APBN 2005-2010

Silpa APBN 2010 Rp47 Triliun
Senin, 3 Januari 2011 - 14:32 wib
Serapan APBN 2010 Turun Dibanding Tahun Lalu
Tuesday, 22 June 2010 05:25

Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 hingga periode 15 Juni mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun penyerapan APBN 2009 pada periode yang sama. Jika pada 2009 mencapai 31,9%, pada 2010 hanya sebesar 28,9%.

Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharan Kementerian Keuangan Herry Purnomo di Gedung Kemenkeu Lapangan Banteng Jakarta, Senin (21/6). Realisasi belanja hingga 15 Juni 2010 baru mencapai Rp326,3 triliun, namun jika dipersentasekan hanya sekitar 28,9% dari pagu APBN-P 2010 sebesar Rp1.126,1 triliun. "Sedangkan belanja negara tahun lalu pada periode yang sama Rp319,1 triliun atau 31,9%," tegas Herry.

Penyerapan anggaran yang kurang optimal tersebut diakibatkan karena tren untuk pencairan anggaran di Kementerian/Lembaga pada Juni-Juli. Untuk pengadaan barang dan modal, harus dilakukan tender terlebih dahulu. Namun yang terjadi saat ini banyak pihak yang melakukan sanggahan dalam proses tender, sehingga penetapan pemenang tender tidak bisa langsung ditetapkan.

Pernyataan Herry tersebut diperkuat oleh Wakil Menteri Anny Ratnawati yang menerangkan bahwa dalam belanja modal, ada kecenderungan siklus pengadaan yang lebih lama. "Saat ini kecenderungannya peserta tender saling tikam, sehingga proses penetapan pemenang lebih lama. Biasanya K/L mulai mengajukan termin pembayaran pada Juni or Juli. Ini akan memengaruhi surplus," tukasnya.

Namun, secara nominal, penyerapan anggaran naik. Secara umum, kondisi keuangan makro Indonesia berjalan baik mendekati semester pertama. "Pemantauan dini, kondisi makro positif. Dapat kenaikan rating," ujarnya.

Bahkan, Anny mengatakan bahwa jumlah ekspor meningkat, Indeks Harga Saham Gabungan dan nilai rupiah menguat. Termasuk kondisi inflasi baik, artinya relatif rendah. "Relatif cukup baik. Rata-rata asumsi tidak akan beda jauh dengan realisasi. Kondisi makro dan dampak global terhadap domestik relatif tidak ada," tukasnya.

Anny juga mengungkapkan, dengan kondisi makro yang cukup baik tersebut, Kementerian Keuangan membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan pertama bisa mencapai 5,7%, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan kedua bisa 5,9%. Optimisme tersebut juga ditandai dengan kondisi rupiah yang sampai 10 Juni 2010, mendapatkan apresiasi 1,71%.

"Di mana dolar Sinngapura mengalami depresiasi 0,03%, Thailand apresiasi 2,72%, Malaysia apresiasi 3,62%. Jadi rupiah masih bagus," tukasnya.

Tentu belum optimalnya penyerapan tersebut juga berdampak pada muningkatnya suprlus APBN-P 2010. Data Kementerian Keuangan menunjukkan negara mengalami surplus sebesar Rp60,3 triliun menjelang akhir semester pertama 2010. Per 15 Juni 2010, surplus diperoleh dari realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp386,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp326,3 triliun.

Angka surplus ini diperoleh tidak hanya karena penyerapan anggaran minim, tetapi juga karena realisasi pendapatan sebesar 38,97 persen. Surplus tahun ini jauh lebih besar jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama hanya sebesar Rp11,7 triliun. Penerimaan dalam negeri baru terealisasi sebesar 39 persen atau Rp386,5 triliun dan hibah sebesar 88 persen atau Rp167,3 miliar. Realisasi belanja negara sudah mencapai Rp326,3 triliun.

Untuk belanja K/L, DIPA Kementerian Pertahanan Rp42,3 triliun dengan realisasi Rp17,3 triliun (40,9%). Kementerian Perhubungan Rp15,8 triliun dengan realisasi Rp3,2 triliun (20,7%). Kementerian Pendidikan Nasional Rp55,1 triliun dengan realisasi Rp15,4 triliun (28,1%). Kementerian Kesehatan Rp21,3 triliun dengan realisasi Rp5,1 triliun (23,9%).

Untuk Kementerian Agama dengan DIPA Rp27,5 triliun direalisasikan Rp6,8 triliun (25%). Untuk Kementerian PU Rp34,9 triliun dengan realisasi Rp6,8 triliun (19,4%). Polri Rp 27,1 triliun terealisasi Rp10,8 triliun (39,8%). "Meskipun ini besar-besar, realisasi lebih karena belanja pegawai. Belanja modal masih kecil, tidak signifikan. Dan rata-rata penyerapan untuk 10 K/L besar 24,2%," ujar Herry. (ST/OL-5)


Sisa APBN 2010 Rp47 Triliun
Tahun ini defisit anggaran hanya mencapai 0,62 persen dari perkiraan terakhir 1,1 persen.
Senin, 3 Januari 2011, 18:50 WIB


Menteri Keuangan Agus Martowardojo (ANTARA/Yudhi Mahatma)
BERITA TERKAIT
Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah mempunyai sisa lebih anggaran sebesar Rp47 triliun pada 2010. Tahun ini defisit anggaran tercatat hanya mencapai 0,62 persen dari perkiraan terakhir sebesar 1,1 persen.

"Dana kelebihan pembiayaan defisit itu akan menjadi bagian dari Sisa Anggaran Lebih (SAL)," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Keterangan Pers Evaluasi Perekonomian Tahun 2010 di kantor Menko Perekonomian, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin, 3 Januari 2010.

Sebagai catatan, pemerintah menargetkan pembiayaan defisit tahun 2010 sebesar Rp133,7 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi pembiayaan defisit hanya tercapai sebesar Rp86 triliun sehingga terdapat sisa sebesar Rp47 triliun yang kini masuk dalam pos Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa).

Menurut Agus, Silpa sebesar Rp47 triliun itu nantinya akan digunakan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011. Alokasi lain adalah pembayaran subsidi listrik kepada PT PLN (Persero), serta antisipasi kenaikan risiko fiskal.

Agus menganggap bahwa kelebihan dana APBN tersebut bukan efek dari ketidakcermatan dari Kementerian atau Lembaga (K/L) dalam menentukan anggaran. Pasalnya, KL selama ini menerapkan best practices seperti harga komoditas internasional dalam menyusun anggaran.

"Mungkin saja ada situasi global yang mempengaruhi harga atau efisiensi dari KL maka terjadi kelebihan. Itu kami syukuri sebagai penghematan anggaran," kata Agus.

Rendahnya belanja modal, lanjutnya, kemungkinan dikarenakan musim hujan berkepanjangan. Hal itu pada akhirnya menyebabkan sejumlah proyek pemerintah mengalami kemunduran dan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

Menkeu juga menuding masalah lambatnya pembebasan lahan telah ikut mendorong rendahnya penyerapan belanja modal KL.

Agus menjanjikan pada tahun 2011, anggaran KL akan lebih terkoordinasi lebih efektif. Bahkan Kemenkeu meminta agar KL memberikan jadwal pencairan secara lebih tepat waktu